Jakarta, 21 Januari 2025 – Badan Perfilman Indonesia (BPI) bersama Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) dengan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif R.I. menggelar diskusi terpumpun bertajuk FGD Anti-Piracy BPI x Ekraf. Acara ini diselenggarakan sebagai respons atas meningkatnya praktik pembajakan yang merugikan industri film nasional serta menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia.
Dalam kegiatan ini, BPI dan AVISI menyoroti besarnya dampak negatif pembajakan, baik terhadap pendapatan industri maupun keberlanjutan ekosistem perfilman. Dengan mengusung tema “Anti Piracy”, forum ini menjadi pijakan awal menuju kolaborasi hexa-helix yang melibatkan pemerintah, industri kreatif, akademisi, komunitas, pelaku teknologi, serta media untuk bersama-sama melawan peredaran konten ilegal di Indonesia.
Dalam paparannya, Hermawan Sutanto selaku Ketua Umum AVISI, terungkap bahwa sekitar 70% masyarakat Indonesia memilih tetap untuk menonton film nasional secara ilegal padahal mereka sadar bahwa menonton film bajakan dapat merugikan banyak pihak dan menimbulkan dampak negatif yang berkelanjutan. Ketua BPI, Gunawan Paggaru, juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antar stakeholder untuk menggerakan industri perfilman nasional. Senada dengan hal tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, memberikan arahan bahwa aspek perlindungan kekayaan intelektual merupakan pilar yang sangat penting dalam mendorong kemajuan subsektor perfilman.
Melawan pembajakan memerlukan kerjasama berbagai pihak, di antaranya pemerintah yang perlu mengukur dampak ekonomi dan mendukung dengan regulasi, stakeholders industri kreatif yang bersama-sama meningkatkan daya tawar, platform global yang terus didorong untuk memblokir akses pembajak, serta gerakan nasional untuk terus mengedukasi konsumen agar tidak mendukung tontonan bajakan.
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam pemberantasan pembajakan film. “Kami memerlukan kolaborasi yang erat dengan BPI dan 65 anggota asosiasinya dalam menghadapi pembajakan film nasional. Langkah nyata yang perlu diambil sangat bergantung pada arahan dari FGD hari ini, apakah Kemenekraf harus segera berkoordinasi dengan kepolisian atau Komdigi. Kami siap mendukung, membantu, dan mendampingi setiap inisiatif yang dihasilkan dari forum ini, sebagai bagian dari upaya bersama dalam melawan pembajakan yang merugikan industri kreatif Indonesia.” Ungkapnya.
Deputi Bidang Kreativitas dan Media, Agustini Rahayu, menyatakan bahwa film merupakan salah satu sub-sektor krusial dalam industri kreatif. Untuk mewujudkan visi besar Ekraf sebagai ‘The New Engine of Growth’. “Terutama melalui perfilman, kita harus fokus pada pengembangan riset, pendidikan, dan fasilitas Kekayaan Intelektual (KI); meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa; mendorong diplomasi kreatif; serta memperkuat sistem pemasaran dan perlindungan kreativitas.” Ungkapnya.
Gunawan Paggaru, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI), menyatakan dalam keynote speech nya “Kegiatan ini adalah langkah strategis dalam mendukung industri streaming dan perfilman Indonesia, dengan tujuan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menghormati hak cipta serta mengatasi penyebaran konten ilegal. Dengan begitu, kita dapat menciptakan ekosistem yang lebih aman dan berkualitas, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan industri kreatif dan ekonomi digital di Indonesia.”
Melalui forum ini, seluruh pihak sepakat bahwa pemberantasan pembajakan membutuhkan aksi bersama—mulai dari regulasi pemerintah yang kuat, industri kreatif yang semakin berdaya, keterlibatan platform digital dalam pemblokiran konten ilegal, hingga edukasi publik untuk menghentikan konsumsi konten bajakan. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem film nasional dan menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi seluruh pelaku industri.
Last modified: November 25, 2025